Memparipurnakan Evolusi Ekonomi Indonesia

Krisis ekonomi adalah proses penyesuaian suatu struktur perekonomian dalam proses evolusinya. Krisis ekonomi mendorong adanya koreksi dari beberapa ekonom sebagai mekanisme adaptasi alamiah untuk memperbaiki “kinerja” perekonomian saat ini. Setiap koreksi merupakan bagian dari proses penyesuaian perekonomian Indonesia terhadap perubahan lingkungan.

Serupa dengan evolusi alamiah mekanisme koreksi dapat berupa proses anagenesis dan cladeogenesis. Pendekatan koreksi terhadap bagian-bagian tertentu dalam suatu sistem perekonomian serupa dengan proses cladeogenesis. Hal ini tampak jelas dalam perekonomian Indonesia pasca krisis 1998. Sementara, pendekatan koreksi terhadap sistem sampai dengan landasan epistimologis ilmu ekonomi merupakan proses koreksi yang serupa dengan proses anagenesis. Kondisi ini pernah terjadi pada peralihan sistem ekonomi orde lama ke orde baru.

Umumnya para ekonom yang masih mempercayai prinsip-prinsip ekonomi ortodoks yang menempatkan manusia sebagai makhluk ekonomi yang rasional menggunakan pendekatan pertama dalam melakukan koreksi terhadap perekonomian. Koreksi terhadap perekonomian dalam pendekatan ini diprioritaskan untuk memperbaiki kinerja sistem perekonomian tanpa meninggalkan prinsip-prinsip dasar homoeconomicus dalam implementasinya. Perbaikan institusi perekonomian baik infrastruktur maupun suprastruktur perekonomian menjadi jalan utama dalam mengkoreksi perekonomian dari krisis ekonomi.

Pendekatan kedua dilakukan melalui pendekatan yang mengkoreksi prinsip-prinsip dalam sistem perekonomian namun juga terhadap metodologi ilmu ekonomi. Para ekonom dengan yang menggunakan pendekatan ini umumnya menolak asumsi rasionalitas yang melekat secara inheren pada mazhab ekonomi ortodoks. Contoh terkini bagaimana implementasi pendekatan kedua ini adalah pembentukkan Grameen Bank di Bangladesh.

Apa yang terjadi di Grameen Bank serupa dengan yang pernah dirintis oleh para ekonom seperti Mubyarto, Dawam Rahardjo dan Sri Edi Swasono. Para ekonom tersebut memiliki perspektif berbeda tentang cara perekonomian Indonesia bekerja dengan metode yang “sangat Indonesia” dan berbeda dengan metode rasionalitas dalam ilmu ekonomi ortodoks. Pendekatan alternatif ini dalam beberapa publikasi dikenal dengan ekonomi pancasila dan demokrasi ekonomi. Dua pendekatan heteorodoks ini diperkenalkan oleh dua ekonom senior dari dua Fakultas Ekonomi terpandang di negeri ini.

Berdasarkan konteks di atas pertanyaan tentang posisi ilmu ekonomi ortodoks maupun heterodoks dalam proses keparipurnaan evolusi ekonomi Indonesia menjadi relevan. Sebelum menjawabnya tidak ada salahnya jika kita melihat kondisi saat ini perekonomian Indonesia. Kondisi saat ini perekonomian Indonesia yang sering pula disebut oleh sebagai hadiah-hadiah masa lalu dari seluruh proses evolusi baik secara anagenesis maupun cladeogenesis. Anagenesis terjadi pada saat perubahan perekonomian orde lama ke orde baru, sementara koreksi sistem perekonomian pasca krisis tahun 1998 menggambarkan cladeogenesis pada perekonomian Indonesia. Selain kondisi saat ini, hal yang tidak kalah pentingnya untuk dipertimbangkan adalah potensi dan lingkungan ekonomi Indonesia di masa depan.

Pada situasi seperti inilah ada baiknya kita melihat bagaimana perkembangan aplikasi ilmu ekonomi heteodoks yang digagas oleh Muhammad Yunus di Bangladesh melalui Grameen Banknya. Dalam berbagai catatan perkembangan Grameen Bank-nya terdapat salah satu simpulan penting yang dapat diangkat yaitu Muhammad Yunus meskipun belum mampu mengembangkan ilmu ekonomi heterodoks yang sesuai dengan negaranya namun beliau mampu mengembangkan aplikasi ilmu ekonomi heterodoks di Bangladesh. Proses tersebut tidak terlepas dari adaptasi baik yang dilakukan oleh Muhammad Yunus melalui pengenalan terhadap kondisi internal masyarakatnya yang memiliki struktur asumsi berbeda dengan struktur masyarakat dalam ilmu ekonomi heterodoks.

Lalu bagaimana dengan Indonesia? Ada baiknya para ekonom mulai lebih jernih dalam melihat persoalan perekonomian Indonesia. Setiap ekonom harus mampu keluar dari kotak mazhab mereka masing-masing dalam melihat karakter pelaku ekonomi di Indonesia yang masih terdiri dari pelaku sektor modern dan sektor tradisional yang saling diklaim oleh para ekonom ortodoks maupun heterodoks terdapat dalam struktur ekonomi yang terpisah satu dengan yang lain. Hal tersebut dikonfirmasi oleh data statistik yang menunjukkan bahwa lebih dari 50% masyarakat Indonesia bekerja di sektor pertanian yang menyumbang tidak lebih dari 30% dari produktivitas nasional saat ini.

Kondisi di atas secara gamblang menunjukkan bahwa anagenesis yang terjadi dalam perekonomian Indonesia tidak terjadi secara sempurna. Proses anagenesis perekonomian Indonesia terjadi secara sektoral atau dapat dianalogikan terjadi hanya pada bagian kepala dan tenggorokan. Kondisi tersebut pasca tahun 1998 ternyata mengalami proses cladeogenesis yang cepat sehingga membentuk kondisi perekonomian Indonesia seperti saat ini. Sementara bagian dada, perut dan organ lain dalam perekonomian Indonesia tampak hanya mengalami cladeogenesis dari struktur perekonomian Indonesia di awal kemerdekaan.

Sejauh ini solusi yang ditawarkan oleh para ekonom ortodoks belum optimal mendorong proses anagenesis perekonomian Indonesia untuk serupa dengan kondisi lingkungan ekonomi baik regional Asia maupun global. Sementara di sisi lain para ekonom heterodoks masih berusaha mempertahankan bentuk struktur tubuh perekonomian Indonesia sama seperti kondisi di awal kemerdekaan yang diklaim sebagai kondisi ideal ekonomi Indonesia. Pencegahan terhadap proses anagesis menjadi salah satu jalan dalam mempertahankan kondisi ideal ini.

Pada situasi di atas diperlukan kearifan dari setiap unsur untuk menentukan arah perekonomian Indonesia apakah akan menyesuaikan diri secara total atau berproses anagenesis atau akan melakukan proses cladeogenesis. Hal ini menjadi suatu agenda besar yang harus diselesaikan oleh setiap pemimpin dan seluruh ekonom di negeri ini dalam memparipurnakan proses evolusi ekonomi Indonesia.

Efek Januari 2009 dalam Struktur Perekonomian Indonesia

Efek januari lebih sering ditemukan dalam pasar modal dimana pada awal tahun sebagian besar fund manager melakukan pembelian saham lebih agresif dalam membentuk horizon baru portofolionya dalam tahun ini. Di bursa saham efek januari terjadi secara signifikan dan sanggup mendorong bursa saham meningkat sampai dengan 1.437,34 atau 6,04% dari penutupan sebelumnya. Namun pertanyaan tentang apakah efek januari di pasar modal akan menjadi momentum baik bagi perkeonomian Indonesia menjadi menarik untuk di telaah lebih lanjut.
Seolah coba memanfaatkan momentum pemerintah SBY-JK sejak akhir tahun 2008 silam mencoba membentuk optimisme pelaku ekonomi di tahun pemilu ini melalui beberapa rancangan stimulus ekonomi. Tambahan dana segar pada perekonomian Indonesia sebesar 50 Triliun rupiah serta perpanjangan sunset policy, penaikan harga gabah petani serta pemberian sinyal untuk menurunkan beberapa komoditas adalah beberapa stimulus yang diharapkan akan memberikan efek postitf terhadap perekonomian Indonesia seperti efek januari pada sektor finansial. Hal tersebut akan menarik ketika timbul pertanyaan apakah rancangan tersebut akan dapat memenuhi ekspektasi masyarakat terhadap perekonomian Indonesia.
Beberapa indikator ekonomi yang dipublikasikan awal tahun ini sepertinya akan memberi petunjuk bahwa upaya pemerintah dalam membentuk ekspektasi tahun 2009 yang lebih optimis tidaka akan dapat terwujud dengan mudah. Kondisi ini berbeda dengan stimulus Obama yang langsung dapat memberikan optimisme terhadap perekonomian Amerika Serikat. Perbedaan ini tidak terlepas dari struktur pereknomian Indonesia yang berbeda dengan struktur perekonomian negara lainnya.
Secara sekilas-pun tampak berdasarkan data inflasi yang dikeluarkan oleh BPS bahwa Indonesia berada dalam struktur perekonomian dengan rigiditas harga yang sangat tinggi. Struktur perekonomian dengan rigiditas upah yang tinggi tidak terlepas dari struktur upah yang berada dalam rezim yang sangat kaku mealui kebijakan upah minimum. Akibatnya, penurunan harga BBM yang terjadi tidak dapat secara sempurna di respon oleh sisi penawaran seperti ketika merespon kenaikan harga BBM. Struktur tersebut diperparah oleh perilaku memonopoli yang dilakukan oleh para monopolis.
Hal yang tidak kalah pentingnya adalah terdapatnya dualisme struktur perekonomian di Indonesia. Masyarakat Indonesia tidak didominasi oleh kaum pekerja, namun ada unsur petani, nelayan dan sektor informal yang tidak memiliki penghasilan tetap untuk berkonsumsi. Masyarakat yang bergerak di sektor-sektor ini secara struktural sangat bergantung terhadap kredit baik untuk konsumsi maupun berproduksi. Cerita kegagalan kredit murah terhadap karakteristik masyarakat seperti ini menunjukkan ketidakmampuan pemerintah membaca struktur perekonomian Indonesia.
Lalu apa yang harus dilakukan pemerintah untuk menghadapinya? Cara pertama yang dapat dilakukan adalah mengubah struktur tersebut atau kita menghadapi struktur tersebut.
Cara pertama sepertinya tidak mudah dilakukan oleh pemerintah. Upaya pemerintah untuk mengubah struktur ini dilakukan melalui pembentukkan komisi persaingan usaha dan upaya mengubah rezim dari upah tetap via UMR menjadi upah fleksibel belum berjalan optimal. Namun kondisi tersebut belum dapat direalisasikan dengan baik, bahkan kebijakan mengubah struktur perekonomian Indonesia yang terakhir menemui kegagalan. Sementara itu, perubahan struktural untuk mentransformasi petani, nelayan dan sektor informal menjadi pekerja sektor industri formal diperlukan waktu yang cukup panjang.
Dalam situasi ini hal yang dapat dilakukan hanyalah dengan cara memberikan stimulus pada perekonomian baik dari sektor fiskal maupun moneter. Pemerintah telah banyak memberikan stimulus sementara Bank Indonesia tampak memberi sinyal tren penurunan suku bunga. Namun stimulus tersebut tampak sangat bias ke sektor industri yang berkaraktiristik upah yang rigid dibandingkan dengan masyarakat yang berada pada sektor pertanian dan informal.
Karakteristik sektor pertanian, perikanan dan informal yang sangat bergantung pada kredit sepertinya kurang lihai dibaca oleh pemerintah. Masyarakat yang berada dalam struktur ini tidak hanya memerlukan kredit produktif namun juga kredit konsumtif. Oleh karena itu, arah kebijakan BI pada tahun 2009 untuk membatasi pertumbuhan kredit formal dan pemberian kredit oleh pemerintah melalui KUR yang hanya berfokus pada pemberian kredit produktif perlu dikaji kembali.
Dalam kebijakan kredit terhadap masyarakat pertanian dan sektor iniformal harus diperhatikan upaya menjaga keberlajutannya melalui insentif terhadap perkembangan teknologi serta pembukaan akses pasar di sektor ini. Hal ini bermanfaat untuk menjaga agar kredit produktif dapat secara optimal didayagunakan oleh masyarakat. Namun kondisi ini menjadi tidak optimal karena jika tidak ada mekanisme yang tepat dalam menyalurkan kredit konsumsi masyarakat dalam struktur ini. Pola pemberian kredit konsumsi yang tepat juga memerlukan kredit konsumsi terbatas untuk mengentaskan mereka dari kemiskinan.

Relevansi Koperasi Indonesia dalam Struktur Perekonomian Terkini

Koperasi dalam perspektif normatif merupakan badan usaha yang sesuai dengan amanat salah satu pasal dalam Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945). Jika dibandingkan dengan jenis badan usaha lainnya, koperasi merupakan badan usaha yang menjadi ciri khas Indonesia sebagai sebuah bangsa. Institusi-institusi yang terdapat dalam koperasi dinilai merupakan representasi nilai-nilai yang menjadi ciri utama bangsa Indonesia.
Nilai-nilai khas perekonomian Indonesia dilembagakan secara formal dalam UUD 1945 pasal 33 ayat 1 yaitu (perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan). Lembaga yang merepresentasikan nilai-nilai tersebut oleh para “ekonom pancasila” ditunjukkan melalui koperasi. Terlepas dari debat tentang pemaknaan nilai-nilai formal tersebut, definisi koperasi sebagai badan usaha yang pemilik dan anggotanya juga merupakan pelanggan badan usaha tersebut (Ropke, 1987) mendukung proposisi tersebut. Sementara itu, Hanel (1989) mendefinisikan koperasi sebagai organisasi yang bertujuan memberikan profit kepada anggota melalui kegiatan ekonomi yang dilaksanakan secara bersama.
Dalam sistem perekonomian Indonesia karakter khas koperasi dibandingkan dengan badan usaha lainnya menjadikan koperasi sebagai badan usaha yang secara normatif penting dalam pencapaian kesejahteraan rakyat. Implementasi peran koperasi terhadap perekonomian di Indonesia pada umumnya dan masyarakat pada khususnya tertuang pada UU No.25/1992 tentang koperasi. Berdasarkan aspek normatif institusional, pengelolaan koperasi Indonesia yang didasarkan pada nilai-nilai dasar yang terkandung dalam UUD 1945 seharusnya akan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, namun kontribusi positif koperasi terhadap perekonomian nasional belum optimal. Penelitian yang dilakukan oleh Mutis pada tahun mengidentifikasi bahwa koperasi hanya berkontribusi sebesar 5% terhadap perekonomian nasional (Hendar dan Kusnadi, 1999). Keterbaruan penelitian ini mungkin tidak mencukupi dalam membentuk opini dalam menjawab apakah koperasi masih relevan saat ini.
Untuk menjwabnya terlebih dahulu kita melihat potret koperasi saat ini. Dalam penelitiannya Tambunan (2008) menunjukkan fenomena bahwa sejak tahun 2000 aset koperasi nasional didominasi oleh koperasi simpan pinjam. Faklta dalam penelitian ini menunjukkan bahwa posisi kredit mikro yang disalurkan oleh koperasi pada tahun 2002 mencapai 31% atau berada hanya setingkat di bawah Bank Rakyat Indonesia yang mencapai 46%. Kondisi ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Sulaeman (2004) dengan pendekatan kemanfaatan ekonomi yang menunjukkan keunggulan lembaga keuangan berbentuk koperasi. Jika dilakukan sebuah refleksi mengenai kondisi koperasi saat ini dengan memperbandingkannyaterhadap tujuan normatif dalam UUD 1945 dan UU No.25/1992, maka akan diperoleh jawaban mengenai relevansi koperasi di Indonesia saat ini.
Dalam tulisan ini, saya menggunakan analisis mikroekonomi kesejahteraan dengan mengambil contoh kasus koperasi pertanian Indonesia dengan beberapa simulasi untuk memberikan gambaran bagaimana seharusnya koperasi dikelola agar tetap relevan dalam kondisi saat ini namun juga tetap menjaga kemurnian aspek normatifnya. Dengan menggunakan model neoklasik penelitian ini menggunakan prinsip keterpisahan pasar pada sektor pertanian di Indonesia seperti yang dikemukakan oleh Benjamin (1992). Artinya tidak terjadi faktor simultan petani sebagai produsen dan sebagai konsumen. Asumsi utama dalam model ini adalah petani berada dalam koperasi yang menjual faktor produksi dan barang konsumsi. Simulasi dilakukan dengan dua model yaitu:
A.) Simulasi pertama dilakukan dengan petani sebagai anggota Koperasi dimana manajemen koperasi memberikan diskon sebesar α karena pembelian yang dilakukan secara masif untuk anggotanya baik terhadap faktor produksi maupun barang konsumsi. Sehingga diperoleh persamaan petani sebagai konsumen dan anggota koperasi sebagai berikut:

Max: U = U(Xm, Xa, Xp)
s.t. PmXm + (1- α) PaXa=Pp(Qp-Xp) - wL - (1- β) PFF - (1- γ) rK + sC

Sementara petani sebagai produsen dan anggota koperasi adalah
Y = π(L, F, K) + β PFF + γrK + sC

B.) Simulasi kedua dilakukan dengan petani sebagai anggota koperasi dimana manajemen koperasi memberikan harga yang lebih tinggi untuk kemudian akan memberikan tambahan pendapatan dengan menambah SHU-nya. Kondisi dimana petani sebagai konsumen dan anggota koperasi ditunjukkan oleh persamaan berikut ini.

Max: U = U(Xm, Xa, Xp)
s.t. PmXm + (1+ α) PaXa=Pp(Qp-Xp) - wL - (1+ β) PFF - (1+ γ) rK + sC


Sementara itu aspek pendapatan yang diperoleh petani sebagai produsen dan anggota koperasi yang merupakan konsekuensi dari model kedua ditunjukkan oleh persamaan berikut ini.
Y = π(L, F, K) - β PFF - γrK + sC

Dengan SHU yang diterima oleh anggota koperasi adalah sebesar
(Σ (ν - α). (Pa.Xa) (1+r)) + (Σ (ν - β). (PFF). (1+r)) + (Σ (ν - γ). (rK) (1+r)). Kondisi tersebut akan dengan jika koperasi memberikan SHU sebesar pada anggota koperasi di akhir tahun.

Berdasarkan dua model tersebut tampak bahwa simulasi pertama lebih menghasilkan kesejahteraan ekonomi yang lebih besar serta dilakukan dengan cara yang lebih efisien karena dapat memberikan biaya koordinasi yang lebih rendah dibandingkan dengan simulasi model kedua. Sehingga koperasi akan relevan dalam kondisi saat ini jika koperasi dikelola dengan model pada simulasi pertama dibandingkan kedua.

Ekspektasi Rasional Ekonomi Indonesia 2009 via BI-Rate

Menarik dicermati harapan terhadap perekonomian Indonesia pada tahun 2009. Tren penurunan suku bunga yang terjadi di berbagai negara di respon terlalu kaku oleh Bank Indonesia sejauh ini. Memang benar Indonesia berada dalam rezim sticky wages dan sticky prices, namun haruskah Bank Indonesia menerapkan sticky interest rate? Ketidakefektifan SKB 4 menteri mendorong harapan mengubah rezim menjadi rezim harga dan upah yang fleksibel tidak dapat diimplementasikan di Indonesia. Demonstrasi penolakan SKB 4 menteri sejauh ini berhasil mempertahankan Indonesia tetap berada pada rezim upah dan harga yang kaku. Pertanyaan tentang ketidakpastian rezim membuat BI sangat berhati-hati dalam melakukan kebijakan moneter yang dapat mempengaruhi ekspektasi masyarakat. Sejauh ini, BI dalam pengamatan saya seolah menerapkan rezim suku bunga kaku. Meskipun demikian, kekakuan ini seharusnya tidak boleh terjadi lagi pada penetapan bi-rate pada januari mendatang.
Beberapa indikator ekonomi dinilai beberapa ekonom telah berada dalam keseimbangan baru. Keseimbangan baru nilai tukar berada pada kisaran Rp10.800-Rp11.200. Hal ini sebenarnya kabar buruk bagi perekonomian kita karena keseimbangan baru terjadi ketika suku bunga AS telah berada pada kisaran paling rendah dalam beberapa tahun terakhir yaitu 0,25%. Seburuk itukah perekonomian kita sehingga seolah tidak ada lagi insentif yang membuat risiko perekonomian Indonesia menjadi sangat besar. Oleh karena itu, kondisi ini harus segera direspon aktif oleh pemerintah dan Bank Indonesia melalui beberapa kebijakan yang dapat membuat ekspektasi baru yang lebih positif bagi perekonomian Indonesia.
Seharusnya risiko perekonomian Indonesia jangan dinilai terlalu besar oleh Bank Indoensia dan Pemerintah. Spread sebesar 9%(9.5% bi rate dikurnagi 0,25% fed rate) terlalu tinggi. Seolah menggambarkan perekonomian kita terlalu lemah. Jika sejauh ini belum ada respon kebijakan moneter akibat penurunan suku bunga AS. Tentu saja karena penentuan BI-rate baru akan diputuskan awal Januari 2009. Namun ekspektasi bahwa perekonomian kita masih dalam kondisi positif mampu dihembuskan BI ke pasar. Oleh karena itu, diharapkan BI akan menurunkan BI-rate secara signifikan sebesar 100 basis poin atau minimal 50 basis poin pada bulan depan, serta terus akan memberikan ekspektasi ke depan bahwa ekonomi kita akan kuat dengan menurunkan margin suku bunga sampai ke keseimbangan awal.
Hal ini penting dilakukan mengingat beberapa indikator telah menunjukkan kondisi yang "bersahabat". Kebijakan menurunkan harga BBM dua kali sebesar 15% pada bulan desember ini memberi sinyal bahwa inflasi akan terjaga rendah. Momentum inilah yang harus dimanfaatkan oleh Bank Indonesia untuk menurunkan Bi-rate secara signifikan. Spread suku bunga AS dan Indonesia yang saat ini mencapai 9% harus diturunkan kembali ke keseimbangan awal yaitu 4%-5%. Jangan sampai kemudian spread yang besar ini diterima pasar sebagai ekspektasi suatu keseimbangan baru perekonomian Indonesia.
Penurunan suku bunga ini juga akan memberikan dampak positif dalam jangka panjang. Dalam jangka panjang cadangan amunisi bank sentral dalam meredam inflasi akibat shock minyak bumi jika perekonomian berada dalam siklus "boom" kembali. akan tetapi jika hal itu tidak dilakukan maka Bank Indonesia hanya akan memiliki cadangan amunisi yang terbatas jika berada dalam situasi tersebut. Tentunya hal ini sangat tidak bersahabat dengan sektor riil. Besaran ekspektasi keseimbangan baru paritas suku bunga dalam negeri terhadap luar negeri harus berani dipangkas oleh Bank Sentral melalui ekspektasi baru ekonomi Indonesia.
Bank Indonesia dan pemerintah harus percaya diri dalam mengarahkan ekspektasi pasar karena kondisi saat ini sangat memungkinkan. Hal itu tidak terlepas dari potensi "effective demand" yang masih besar. Inflasi yang relatif akan rendah, konsumsi yang masih tinggi, biaya modal yang memiliki tren menurun, pengelolaan anggaran pemerintah yang sangat managable, harus berani disampaikan oleh bank sentral melalui penurunan BI-rate secara drastis kepada pasar dalam menunjukkan tingginya tingkat “effective demand” perekonomian Indonesia. Inilah ekspektasi baru perekonomian Indonesia 2009 yang nantinya akan menjadi kado terindah pemerintah kepada masyarakat ditengah pesimisme perekonomian global saat ini.